JAKARTA – Karier Irjen Eko Hadi Santoso di institusi Polri disebut berakhir setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan keterlibatannya dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam sidang etik yang berlangsung selama kurang lebih sembilan jam tersebut, majelis menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi kepolisian.
Meski menerima keputusan berat tersebut, Eko Hadi dikabarkan tidak tinggal diam.
Dia disebut akan mengajukan banding terhadap putusan majelis sidang etik.
Selain itu, dalam persidangan terungkap bahwa Eko Hadi menyampaikan penyesalan serta permintaan maaf atas perbuatannya yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengungkapkan adanya pernyataan penyesalan dari Eko Hadi setelah sidang selesai digelar.
“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam kepada wartawan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Proses pemeriksaan terhadap Eko Hadi berlangsung cukup panjang.
Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 18.00 WIB.
Selama persidangan, majelis KKEP memeriksa sembilan orang saksi.
Pemeriksaan juga mencakup saksi yang meringankan atau diajukan oleh pihak Eko Hadi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan persidangan, Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal atau illegal access.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan akses maupun perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang semestinya.
“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access,” jelas Trunoyudo.
Dirinya menambahkan, tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi kepolisian secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“(EHS) Melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” imbuhnya.
Putusan PTDH tersebut menjadi konsekuensi etik atas pelanggaran yang dinyatakan terbukti dalam persidangan.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh sebelumnya disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Dalam naskah sumber, empat nama yang disebut sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Disebutkan pula bahwa tiga orang, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan karena masih dalam masa pemulihan kesehatan.
Berdasarkan keterangan yang dicantumkan dalam naskah sumber, dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung sejak 2025 dan baru terungkap pada akhir Oktober 2026, ketika muncul perintah untuk menghapus hasil penyadapan.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan akses teknologi kepolisian serta persoalan profesionalitas aparat penegak hukum.
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap Eko Hadi, proses etik terhadap yang bersangkutan memasuki tahap lanjutan apabila banding benar-benar diajukan. (dpw)












