BOJONEGORO – Kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian serius kepolisian.
Untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, Polres Bojonegoro memperkuat koordinasi dengan Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi lintas sektor yang berlangsung di ruang rapat Polres Bojonegoro, Selasa (20/10/2026).
Sebanyak 29 manajer atau pimpinan SPBU se-Kabupaten Bojonegoro hadir dalam pertemuan tersebut untuk membahas kelancaran distribusi, ketersediaan stok, hingga kualitas pelayanan kepada konsumen.
Audiensi dipimpin Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty dan dihadiri Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kabid Bina Usaha Dinas Perdagangan Bojonegoro Yuhri, serta Rajib selaku checker BBM perwakilan Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Rayon 3.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM sekaligus mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat penyaluran bahan bakar ke masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah persoalan menjadi fokus pembahasan, mulai dari ketersediaan stok di masing-masing SPBU, kelancaran pengiriman dari Pertamina, hingga pengaturan pelayanan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk mendeteksi potensi hambatan distribusi sejak dini.
Dengan komunikasi yang terjalin antara kepolisian, pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU, persoalan di lapangan diharapkan dapat segera ditangani sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM membutuhkan komitmen bersama.
Seluruh pihak diminta menjalankan tugas sesuai ketentuan agar penyaluran bahan bakar berlangsung tertib, lancar dan tepat sasaran.
“Kami menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, Pertamina, pemerintah daerah, dan seluruh pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran. Kami juga mengingatkan agar seluruh pihak menjalankan penyaluran sesuai ketentuan serta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan masyarakat,” tegas AKBP Yenni Diarty.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pengelola SPBU agar mengutamakan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses penyaluran BBM.
Dukungan pemerintah daerah turut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas distribusi energi di Bojonegoro.
Kabid Bina Usaha Dinas Perdagangan Bojonegoro, Yuhri, menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk mendukung langkah kepolisian dan Pertamina.
Koordinasi antar lembaga akan terus diperkuat guna membantu memastikan pasokan BBM tetap terjaga dan aktivitas perekonomian masyarakat tidak terganggu.
Sementara itu, Rajib selaku checker BBM perwakilan SBM Pertamina Rayon 3 menjelaskan bahwa pemantauan stok dan pengaturan pengiriman terus dioptimalkan.
Penyaluran BBM diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing SPBU.
Langkah tersebut disertai koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran distribusi dan pelayanan kepada konsumen.
Melalui mekanisme koordinasi ini, potensi ketidakseimbangan pasokan di lapangan diharapkan dapat diantisipasi sehingga kebutuhan BBM masyarakat tetap terlayani.
Di tengah penguatan pengawasan tersebut, AKBP Yenni Diarty menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir terhadap pemenuhan kebutuhan BBM.
Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam mengawasi penyaluran bahan bakar.
Apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi BBM, warga dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Polri 110 atau Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Saluran pengaduan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan laporan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah Bojonegoro.
Audiensi bersama 29 pengelola SPBU ini menegaskan komitmen Polres Bojonegoro, pemerintah daerah dan Pertamina untuk menjaga penyaluran BBM tetap tertib, lancar, serta sesuai ketentuan.
Dengan pengawasan dan koordinasi yang semakin kuat, kebutuhan energi masyarakat diharapkan tetap terpenuhi, kepercayaan konsumen terjaga dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Kabupaten Bojonegoro tetap kondusif. (aj)
